Andri Elyus Luntungan Mengingatkan Perlunya Setiap Negara yg Memiliki Senjata Berat Diefaluasi Ulang Dan Perlucutannya.

 

International- Oleh sebab adanya berbagai kejadian konflik dengan mudahnya menggunakan Amusi perangkat perang berkekutan sangat berat yang dapat menghancurkan fasilitas gedung, dan menimbulkan korban jiwa cukup besar saat digunakan setidaknya menimbulkan Preseden buruk. sebagai bukti tidak jarang bagi sebuah negara yang memiliki amunisi besar dimana konflik mereka menggunakan alat perang yang dapat menghancurkan fasilitas umum dimana mereka dengan sengaja melemparkan Roket Atau dron yang membewa daya ledak tinggi. melihat keadaan ini setidaknya perlunya UN.PBB bisa mengambil sebuah tindakan dengan cara membatasi segala amunisi yang digunakan buat perang itu. atau sebelum perang terjadi mereka harus dicegah sesuai empat pilar yang di tentukan UN PBB usahakan ambil jalan damai atau bisa juga dihimbau dari sekarang peluncutan segala amunisi yang berkukatan daya ledak tinggi itu dilarang digunakan untuk perang, Selain Polisi perdamain dunia.Artinya Polisi perdamaian dunia wajar jika mereka menggunakan amusi berat oleh sebab dalam rangka menjaga perdamaian dunia.Diluar Polis perdamaian dunia setidaknya tidak dibenarkan jika perang menggunakan amunisi bersekala daya ledak tinggi,artinya demi mencegah adanya keruskan alam dan keadaan salah satu negara yang dihancurkan oleh kelompok yang tidak beraturan menggunakan alat perang mereka itu. ini saran saya sebagai pengamat. Demikian andri elyus luntungan mengatakan saat dimintai tanggapannya mengenai senjata berat laykah jika bukan polisi perdamaian dunia menggunakannya kepada online melalui HP.

Andri juga menambahkan Piagam UN PBB disana jelas tertulis bahwa seluruh anggota yang tergabung didalam Persatuan bangsa -bangsa diberikan kewenangan buat menegur atau mengambil tindakan bagi seiap anggota UN PBB harus mampuh mendamaikan  dimana ada negara yang konflik atau UN PBB diberikan otoritas juga bisa menggempur bagi negara yang melawan. dimana ditegur tidak bisa dengan cara memberikan Embargo atau bisa juga dengan cara memanggil negara yang konflik untuk damai dan kesananya jika diatara mereka sulit didamaikan bisa  juga mengepung negara yang koanflik itu dengan cara ditengahi, atau kedua negara itu langsung dihadapkan kemuka Hakim Internataional dengan tuduhan telah merusak dan menimbulkan pelanggara HAM, dari kemataian korban yang  terbunuh oleh sebab terkena senjata berat atau amunisi berkekuatan daya ledak tinggi. ini saran buat Teman -teman yang duduk di UN PBB. Demikian andri mengahiri perkatannya kepada online.

Ditempat yang lain seperti yang dikatakan andri itu mendapat respon positif bagi mereka yang duduk di UN PBB, Dewan Keamanan akan mengadakan pengarahan mengenai perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi serta debat terbuka mengenai pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian pada bulan Maret, kata Presiden Dewan Keamanan pada bulan tersebut kepada wartawan pada konferensi pers di Markas Besar hari ini.

Yamazaki Kazuyuki (Jepang) mengatakan bahwa program “yang sangat sibuk” akan mencakup dua acara khas. Pada tanggal 18 Maret, Dewan akan mengadakan pengarahan mengenai perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi yang bertujuan untuk mendorong dialog antara negara-negara yang memiliki senjata nuklir dan non-nuklir. Sekretaris Jenderal diharapkan memberi pengarahan kepada Dewan. Melakukan diskusi menuju dunia tanpa senjata nuklir – dengan partisipasi negara-negara pemilik senjata nuklir – adalah “sangat relevan dan bermakna,” tegasnya.

Pada tanggal 13 Maret, Dewan akan mengadakan debat terbuka mengenai pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik melalui pemberdayaan semua aktor, termasuk perempuan dan pemuda, sambil menyoroti peran Komisi Pembangunan Perdamaian dalam mendorong upaya pencegahan. Pengarah yang diharapkan adalah Rosemary DiCarlo, Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian; Sérgio França Danese (Brasil), Ketua Komisi Pembangunan Perdamaian; dan perwakilan masyarakat sipil.

Dewan juga akan mengadakan debat terbuka mengenai metode kerja Dewan pada tanggal 11 Maret untuk mencari cara meningkatkan transparansi dan efektivitas badan tersebut, termasuk dengan menyusun aturan prosedur.

Selain itu, Dewan juga akan mengupayakan beberapa adopsi resolusi, termasuk pembaruan mandat Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS), Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) dan Panel Ahli di bawah agenda non-proliferasi/ Republik Demokratik Rakyat Korea.

Menanggapi pertanyaan apakah Israel saat ini melanggar resolusi 2712 (2023) dan 2720 (2023) serta tindakan sementara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional, ia mengakui hak negara tersebut untuk membela diri dan menggarisbawahi kewajiban negara untuk mematuhinya. berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional. Mengingat sulitnya menilai fakta di lapangan, ia mengatakan bahwa Tokyo akan menahan diri untuk tidak memberikan penilaian hukum apa pun.

Ketika ditanya apakah Jepang – mengingat pengalamannya menderita pembunuhan massal, yaitu menjatuhkan dua bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki – bersimpati terhadap rakyat Palestina dan mengklasifikasikan apa yang terjadi di Gaza sebagai genosida, ia menyatakan simpatinya terhadap rakyat Palestina sebagai tragedi di Gaza. terungkap; namun, masalah genosida harus diputuskan oleh Mahkamah Internasional, tambahnya.

Ketika ditanya tentang kondisi di mana Jepang akan melanjutkan pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), dia menggambarkan peran Badan tersebut sebagai hal yang “sangat diperlukan.” Menyuarakan keprihatinan atas tuduhan yang melibatkan beberapa staf UNRWA dalam serangan tanggal 7 Oktober, ia menyatakan harapan bahwa badan tersebut akan mendapatkan kembali kepercayaan. Jepang sedang berkonsultasi dengan donor lain mengenai masalah ini.

Ketika ditanya mengenai perlucutan senjata nuklir, ia mengatakan bahwa Jepang – berdasarkan sejarahnya – berkomitmen terhadap dunia tanpa senjata nuklir. Dalam konteks ini, dia mengatakan dia tidak bisa melebih-lebihkan gawatnya situasi terkait aktivitas rudal nuklir dan balistik Pyongyang.

Beralih ke situasi di Sudan, ia menunjuk pada sebuah pengarahan pada tanggal 7 Maret, yang akan membahas masalah bantuan kepada negara tersebut setelah penarikan Misi Bantuan Transisi Terpadu PBB di Sudan (UNITAMS). Dia meminta Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat untuk segera menghentikan kekerasan dan mematuhi hukum kemanusiaan internasional.

Mengenai Ukraina, dia mengatakan bahwa Dewan siap mengadakan pertemuan darurat atas permintaan negara-negara anggota.

Ketika ditanya tentang reformasi Dewan Keamanan dan upaya Jepang untuk mendapatkan kursi permanen, ia mengatakan bahwa selama negaranya duduk di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, pihaknya bertekad untuk berkontribusi pada pemeliharaan dan penguatan multilateralisme. “Kami ingin menjadi penstabil dunia,” tegasnya. (Dhont Boscho Amerika.)