Andri Elyus Luntungan Pengamat International RPJMD 2025 Perlu Dibuat Dan Memasukan Program Makan Siang.

 

Indonesia-Mnghadapi Setelah pelantikan Presiden Hasilnya sebut  No2 yang menang oleh KPU dinyatakan yang menang Prabowo Dan Gibran setidaknya janji makan siang dijadikan program unggulan. Prabowo Gibran Sebagai Presiden Indonesia pilihan Rakat. Artinya dimana program unggulan makan siang sebut saja paling diunggulkan setidaknya RPJMD Setiap Kabupatean dan kota segera membuat Usulan makan siang bagi pelajar dan santri dengan segera agar nanti bisa masuk kedalam Program APBN, atau sebut saja dalam lembaran RPJMN. oleh  sebab usulan itu belum sempat dilakukan ditahun 2024 sehingga perlu diajukan ditahun 2025. Demikian andri elyus luntungan pengamat international mengatakan kepada online saat dimintai tanggapannya mengenai program Prabowo Gibran unggulan makan siang  itu  bagi pelajar dan santri sore  melalui HP.

Andri juga menambahkan Program Makan siang adalah saya sangat mendukung setidaknya sebuah program yang sangat hebat dan sebut saja stanting bagi pelajar juga kalangan santri yang berada didalam negara indonesia, oleh sebab bagi warga yang membutuhkan program makan siang adalah sangat membantu dan bagi para pelajar dan santri dinegara indonesia. Bagi saya program Prabowo gibran memang sangat hebat juga perlu mendapat dukungan dari seluruh warga indonesia. sebagai pengamat saya hanya bisa menghimbau kepada para politisi yang berada dinegara indonesia perlu memberi respon program mulya ini.Dan saya juga menghimbau kepada seluruh para cendikiawan  para pengerak kemanusiaan dan cerdik pandai bisa membantu seluruh program ini maaf ini hanya saran jika diterima setidaknya terimakasih, jika tidak abaikan saja. mungkin hanya yang dapat saya katakan kepada anda. demikian andri Elyus Luntungan mengahiri perkataannya.

Apa yang dikatakan andri itu setidaknya asli didalam negara indonesia sedang menjadi pembahasan seperti yang diakatakan -Program makan siang gratis yang menjadi program prioritas pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka selama kampanye Pilpres 2024, sudah mulai dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 26 Februari 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa hal itu semacam 'amplop anggaran' yang mesti diantisipasi dan dibaca detailnya. "Itu kan namanya envelope, amplop. Amplop anggaran kan harus dibaca detailnya lagi. Dalamnya, isinya, apa itu," tutur Airlangga Hartarto.Ia juga menyatakan, Golkar sebagai salah satu partai pengusung Prabowo - Gibran mengajak semua pihak menunggu keputusan KPU RI atas hasil resmi penghitungan suara Pilpres 2024. Sehari sebelumnya, Senin, 26 Februari 2024, Airlangga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp15 ribu per anak, di luar anggaran untuk program susu gratis. "Per anak kira-kira Rp15 ribu," kata Menko Airlangga seperti dilansir Antara.Menurut dia, rencananya, besaran anggaran itu akan diterapkan secara merata di semua wilayah Indonesia. Namun, ia belum bersedia mengungkap secara spesifik wilayah mana yang akan mendapatkan program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak.Rincian dari program makan siang dan susu gratis masih didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet Senin. Sebagai informasi, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Perancangan APBN 2025 menjadi kegiatan terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya, pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.Diberitakan sebelumnya, program makan siang dan susu gratis merupakan usulan dari paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo - Gibran. Dalam dokumen visi-misinya, paslon nomor urut 2 tersebut menjelaskan program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.Selain itu, bantuan gizi akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program makan siang gratis dan bantuan gizi tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.Seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berada dalam rentang 2,45 persen sampai 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP). "Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP," tutur Sri Mulyani. Ia mengharapkan, defisit yang ditetapkan dalam sidang yang membahas soal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 itu, dapat mewadahi komunikasi antara pemerintah sekarang dan pemerintah selanjutnya. Baca Juga: PROMO Spesial Digimap Hari Ini, iPhone 11 Cuma Rp6 Jutaan di Shopee Mall, Dapatkan Extra Voucher Rp500 Ribu Menkeu juga menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar defisit APBN tersebut betul-betul dapat dikendalikan di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti dan gejolak karena faktor geopolitik. Postur APBN 2025 yang disusun oleh Pemerintah ini, kata Sri Mulyani melanjutkan, masih dalam tahap awal dengan estimasi perhitungan melalui penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, serta estimasi kebutuhan belanja pemerintah. Ia juga menjelaskan bahwa rincian RKP 2025 berikut pagu indikatif terhadap program prioritas akan dibahas sambil menunggu penetapan hasil Pemilu 2024 yang resmi dari KPU pada Maret 2024. "Di bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi Pemilu 2024," ucap Sri Mulyani. Menurut Menkeu, pagu indikatif program prioritas masih harus dibahas secara rinci dengan masing-masing kementerian/lembaga untuk menyesuaikan dengan program yang telah berjalan dan akan berjalan pada pemerintahan selanjutnya. Ujungberung, Panyileukan, Beras SPHP Rp53 Ribu "Semuanya sudah harus masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen yang ada," kata Menkeu Sri Mulyani.(Agus dan Anton Jakarta.)