Andri Mengatakan Nato Dan Sekutunya Juga Amerika Harus Tegas Terhadap Negara Yang Melawan Hukum International

 International Sudah waktunya Nato menurunkan segala potensial yang ada buat menyelamatkan perdamaian dunia, dan wajar juga jika nato dan sekutunya memberikan pringatan keras bagi negara yang membandel melakukan penyerobotan tanah negara orang lain  disini peranan nato dan sekutunya segera mencegah juga jika perlu dengan tegas menghatam negara itu. artinya nato dan sekutunya sebagai polisi dunia harus berani mengambil sikap tegas sesuai hukum international, yang mana polisi dunia dibenarkan buat mengambil tindakan tegas bagi mereka yang tidak mematuhi hukum international. polisi dunia bertindak seperti menghantam negara yang bandel setidaknya dibenarkan sesuai dalam aturan demokrasi hukum internatonal. jika nato dan sekutunya diam saja nanti harga diri polisi dunia lambat laun terus ditindas. dan dipandang rendah oleh sluruh bangasa -bangsa dunia. lebih baik menghacurkan penjahat satu daripada membiarkan orang benar resah. ini saran saya. demikian andri elyus luntungan pengamat international mengatakan saat ditanyai mengenai pernana nato dan polisi dunia bagaimana pernanannya untuk menjaga perdamaian dunia kepada online melalui HP.

 ketika andri ditanya bagaimana menurut anda dengan kejadian adanya peperangan yang terjadi dibelahan dunia, seperti Rusia menyerobot Ukraine yang sampai saat belum ada tindakan terhadap polisi dunia untuk bisa mencambuk putin agar tidak melakukan hal seperti itu.?

 Andri menjawab, disinilah semua mata perlu tahu kejadian bandit dijaman ini pandai bersilat lidah, sudalah dia bandit pura - pura bermuka manis, artinya bandit sekarang wajahnya tidak seram melainkan pandai menyembunyikan kejahatannya dengan pandai melempar senyuman. padahal aslinya dia didalam dirinya menyimpan berbagai sifat bengis dan kejam.Akhirnya masyarakat bisa ditipu dan polisi dunia juga tertipu oleh metafisikanya. masalah Rusia menyerang Ukraine, oleh sebab memang sengaja Rusia aslinya ditolak oleh nato untuk tergabung dipasukan nato. sementara ukrine bisa tergabung di nato, timbul irih hati putin, akhirnya kesal pada nato dia menyerang ukraine, dengan jika kehancuran ukraine setidaknya menjadi batal bisa tergabung di nato. ini perkiraan sementara saya jika bukan itu tidak perlu ada yang marah abaikan saja segala perkiraan saya itu.! cetus andri.

 andri juga menambahkan jika polisi dunia dan nato sebut saja terus melemah tidak menutup kemungkina akan dipandang sebelah mata oleh seluruh bangsa -bangsa didunia disini perlunya sejarah terulang kembali perlunya nama baik nato dipulihkan, dengan cara bertindak tegas bagi setiap negara yang keras kepala dan tidak tunduk terhadap aturan hukum international lansung negara itu di tenggelamkan sesuai aturan International dan demokrasi yang sedang berlaku dibelahan dunia ini, dialam demokrasi setidaknya perlu setiap negara mematuhi hukum international, dan membatasi pembuatan senjata, artinya jika membuat senjata tidak diatur dan tidak dibatasi akhirnya semerawut alam dihancurkan dengan cara sekehendaknya. jika sudah seperti ini akhirnya dunia tidak terkendalikan. oleh sebab itu pesan saya sudah waktunya Pasukan Nato yang dibantu Amerika mengambil tindakan tegas bagi seluruh negara yang tidak patuh terhadap hukum International disapu habis sesuai seperti disaat Tuhan Yesus marah disaat bait Allah dijadikan pasar dan berkerumun penyamun dan berbagai kejahatan ditempat itu. ini yang dapat saya sampaikan. demikian andri Elyus Luntungan Pengamat International Mengahiri.

 Ditempat yang lain apa yang dikatakan andri itu beragam-Rusia memperingatkan adanya ‘konfrontasi langsung’ dengan NATO terkait drone AS di Laut Hitam

Rusia memperingatkan pada hari Jumat bahwa peningkatan jumlah drone AS yang diterbangkan di Laut Hitam dapat mendorong negara tersebut melakukan “konfrontasi langsung” dengan NATO.

Kremlin menuduh Washington melakukan pengintaian atas nama Ukraina di perairan tersebut, sementara AS mengatakan pihaknya menerbangkan drone sesuai dengan hukum internasional. AS telah memperingatkan sekutu NATO-nya bahwa Rusia “mengintensifkan kampanye rahasia sabotase dan hibrida. peperangan melawan pendukung Ukraina,” The Washington Post melaporkan. Kebakaran baru-baru ini di fasilitas penyimpanan di Inggris dan Spanyol, yang menyimpan pasokan untuk Ukraina, diperkirakan merupakan serangan pembakaran yang merupakan bagian dari strategi Kremlin yang lebih besar: Rusia sering menyerukan serangan rahasia yang meminimalkan ancaman terhadap Moskow saat menabur benih. perselisihan di tempat lain, kata David Ignatius dari Post. “Konflik Ukraina terus meningkat ke tingkat eskalasi: Rusia menyerang, Ukraina bertahan; NATO menyalurkan bantuan militer ke Ukraina, Rusia menanggapinya dengan menyabotase jalur pasokan NATO. Semakin tinggi tingkatnya, bahaya salah langkah semakin besar.”

Ketegangan NATO-Rusia mungkin mendekati ‘titik nyala’

Sumber: Pos Pertama

Kekhawatiran meningkat mengenai kemungkinan konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia. Dalam publikasi India Firstpost, profesor studi internasional Nalin Kumar Mohapatra berpendapat bahwa NATO mungkin perlu menarik kembali sebagian kehadirannya di Ukraina untuk melawan risiko kemarahan Rusia dan terlibat dalam perang yang lebih luas. “Tujuan utama NATO adalah menggunakan Ukraina sebagai basis untuk perluasan lebih lanjut ke wilayah Eurasia pasca-Soviet. Ini adalah titik konflik utama antara NATO dan Rusia,” bantah Mohapatra.

Andri Elyus luntangan Menganalisa Pemilihan Di Amerika Joe Biden Punya Peluang Besar Dibanding Trump

 

International. Pemilihan Presiden DiAmerika sudah dekat dan suara -suara itu mulai terdengan disetiap provensi yg tersebar di Amerika siapa yang bakal  mereka pilih juga telah mulai terdengar meskipun belum terang -terangan. namun demikian berbagai usia yang punya hak memilih diantara usia 45, 30 25 hingga 50 tahun kendengarannya suara mereka lebih jatuh pilihannya kepada Biden dibanding Trump, ini menurut pengamatan saya hal ini berdasarkan analisa sementara, oleh sebab dari jumla penduduk di Amerika yang tersebar di Amerika belum semua dapat dijumpai. Demikian andri Elyus Luntungan pengamat International mengatakan kepada Online saat dimintai tanggapannya, mengenai berapa besar pemilih yang akan jatuh kepada Biden Dan Trump. baru -baru ini.

Andri juga menambahkan, usia muda yang simpatis kepada biden setidaknya sangat besar, dari usia 25,30, 45, dan usia 50 tahun. dan ini tersebar disetiap profensi yang ada diAmerika. sementara bagi Trump sangat minim kalangan muda tidak simpatis padanya, apa dari usia 25 30.45 hingga 50 tahun kurang sekali buat berminat pada Trump. oleh sebab itu perkiraan sementara jika nanti pemilihan berjalan di Negara Amerika Joe Biden mendapat suara sangat kejutan dan bisa dibilang melebihi dari yang kemarin. Oleh sebab itu saya menganalisa peluang buat Joe Biden bisa terpilih kembali sangat besar sekali peluangnya. Dan kalangan pengusaha diAmerika Joe Biden bisa dikatakan masi sangat disukai dan berbagai Negara seantero juga sampai saat ini tetap menyukai Biden. Arab, Ingris, German, Ukraine, Sepanyol, Meksico, Itali,Vatikan, Frncis, Canada, Brazil. Polandia, Swis. Korsel, juga negara lainnya. kecuali Rusia. melihat peluang seperti ini setidaknya saya berkeyakinan Joe Bidan Benar -benar masih disayang oleh Tuhan Yesus Dan Warga Amerika juga warga dunia. Ini yang bisa saya katakan. Demikian andri Elyus Luntungan Mengahiri Perkataannya saat dihubungi HPnya malam ini.

Apa yang dikatakan andri itu setidaknya tidak bersebrangan bahkan sesuai Historis Perjalanan Pemilihan di Amerika bagaimana para pemenang menjadi menang oleh sebab mereka sebagai pemilih paham betul jatu pilihannya buat siapa. Ambil contoh Hal yang benar dalam politik Amerika adalah bahwa pemilih yang lebih tua lebih memilih Partai Republik dan pemilih yang lebih muda lebih memilih Partai Demokrat.

Hal itulah yang terjadi pada tahun 2020, ketika Joe Biden dari Partai Demokrat memenangkan pemilih di bawah 50 tahun dan Donald Trump dari Partai Republik memenangkan pemilih berusia di atas 50 tahun, menurut jajak pendapat. Margin Biden di kalangan pemilih muda – ia memperoleh 65% pemilih berusia 18-24 tahun – membantunya mengatasi fakta bahwa Trump memperoleh 52% pemilih berusia lebih tua, yang mencakup lebih dari separuh jumlah pemilih.

Pada tahun 2016, Trump mengalahkan Hillary Clinton di Electoral College meskipun dia memperoleh suara lebih banyak darinya, namun pola pemilih muda yang mendukung Partai Demokrat tetap bertahan. Clinton memperoleh lebih banyak suara di antara pemilih berusia 18-44 tahun, dan Trump memperoleh lebih banyak suara di antara pemilih berusia 45 tahun ke atas, menurut jajak pendapat.

Pada tahun 2012, Mitt Romney dari Partai Republik kalah dalam pemilu, namun ia memperoleh hasil yang lebih baik daripada Barack Obama dari Partai Demokrat di kalangan pemilih berusia 45 tahun ke atas. Pemilih berusia di bawah 30 tahun tidak lagi menyukai Partai Republik sejak tahun 1988, ketika George H.W. Bush mengalahkan Michael Dukakis dari Partai Demokrat dengan telak. Pemilih yang berusia di atas 65 tahun tidak lagi memilih Partai Demokrat sejak tahun 2000, ketika Al Gore kalah dalam pemilu meski memperoleh suara lebih banyak dibandingkan George W. Bush dari Partai Republik. Namun aturan lama sepertinya tidak berlaku pada pemilu presiden tahun ini, di mana keduanya kandidatnya adalah orang-orang tua dan kebugaran mereka untuk mengabdi adalah isu utama. Pemilih yang lebih tua cenderung memilih Biden, dan pemilih yang lebih muda melirik Trump. sekarang mereka justru akan memilih Joe Biden. ( Dhont Boscho Amerika.)

Sebuah jajak pendapat Marist yang baru di negara bagian Pennsylvania, misalnya, menunjukkan persaingan yang ketat secara keseluruhan dengan Trump sebesar 47% dan Biden sebesar 45%, perbedaan yang berada dalam batas margin kesalahan (margin of error).

Trump membuat terobosan dengan pemilih kulit berwarna dan hampir setara dengan Biden di antara pemilih berusia di bawah 45 tahun dalam jajak pendapat tersebut. Namun para pemilih berusia lanjut memilih arah yang berlawanan, dan bukannya mendukung Trump, mereka malah terpecah dalam jajak pendapat Marist.

Ini adalah tren yang meluas ke negara-negara lain. Dalam jajak pendapat nasional Universitas Quinnipiac yang dirilis pada bulan Mei, Biden dan Trump memisahkan pemilih yang lebih muda, namun Biden memiliki keunggulan di antara pemilih berusia 65 tahun ke atas.

Tidak semua jajak pendapat menunjukkan tingkat perubahan yang sama, namun pergerakan umum di kalangan pemilih muda dan tua berbeda dengan hasil pemilu sebelumnya.

Biden kini menjawab pertanyaan tentang usianya yang menghambat kampanye pemilihannya kembali dan membuat khawatir para pemilih dalam jajak pendapat.

“Joe bukanlah salah satu presiden yang paling efektif dalam hidup kita meskipun usianya sudah lanjut, tapi karena usianya,” kata Ibu Negara Jill Biden pada pemberhentian kampanye di Wisconsin minggu ini, bagian dari kampanye tiga hari yang dirancang untuk meningkatkan dukungannya di kalangan pemilih yang lebih tua.

Pemilih yang lebih tua pada dasarnya adalah rekan-rekan Biden dan Trump. Kedua pria tersebut lahir pada tahun 1940-an.

Jeff Zeleny dan Eric Bradner dari CNN mencatat bahwa para pemilih berusia lanjut “hidup setelah Perang Dunia II dan Perang Dingin, sebuah periode yang coba dimanfaatkan oleh Biden ketika ia menganggap Trump sebagai ancaman terhadap demokrasi.”

Andri Elyus Luntungan Pengamat International Mengatakan Peraturan Pemerinah Menganai Calon Bupati Dilanggar Di Kabupaten Tasik.

 Lokal Tasik- sebagai kepala daerah setidaknya paham betul mengenai aturan masa jabatan mereka sebagai Bupati Juga Gubernur. yang mana jika dua sudah menjabat dua priode dengan sendirinya tidak boleh mencalonkan lagi. sesuai yang tercantum dalam  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur terkait batasan periodisasi masa jabatan Presiden, yakni selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan pengertian ini, maka masa jabatan demikian berlaku pula bagi kepala daerah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan-jabatan dalam Pemerintahan, baik menurut konstitusi maupun perundang-undangan lainnya dilakukan pengaturannya semua tingkatan jabatan hanya boleh dijabat dua periodisasi masa jabatan.

Demikian keterangan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Suhajar Diantoro selaku wakil dari Presiden/Pemerintah dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Sidang keempat ini digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (5/10/2020) dengan dihadiri para pihak secara virtual dari tempat yang berbeda.

Sidang Perkara yang teregistrasi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mohammad Kilat Wartabone dan Imran Ahmad. Materi yang diujikan para Pemohon yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada khususnya frasa “belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Bupati/Walikota…”

Menanggapi dalil permohonan para Pemohon, secara teperinci Suhajar menerangkan bahwa pengaturan tersebut telah sangat jelas dan tidak multitafsir karena seorang kepala daerah selain dipilih oleh rakyat, juga harus menjalankan undang-undang guna menciptakan kesejahteraan rakyat. Sehingga, perlu adanya pembatasan periode jabatan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan.

“Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan mengurangi keinginan petahana untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan tata pemerintahan, dan demokrasi, serta memberikan kesempatan kepada warga negara lain yang berkompeten sebagai kepala daerah pada periode berikutnya,” terang Suhajar kepada Majelis Sidang Pleno yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya.

Berikutnya, Pemerintah menanggapi dalil para Pemohon mengenai akibat dari ketentuan norma a quo berpotensi dijadikan ruang penyelundupan hukum. Ketika ukuran untuk menyusun masa jabatan satu periode adalah menjabat sebagai kepala daerah saja atau dalam hal ini, apabila terjadi pemberhentian kepala daerah sebelum mencapai setengah masa jabatan, maka wakil kepala daerah menggunakan ruang penyelundupan hukum dengan cara sengaja mengulur-ulur waktu proses penetapan menjadi bupati pengganti.

Menanggapi hal tersebut Pemerintah secara tegas berpendapat bahwa faktor utama terjadinya penyelundupan hukum sebagaimana kekhawatiran para Pemohon tersebut lebih pada pelaksanaan ketentuan yang tidak dilaksanakan dengan semestinya atau dilaksanakan secara menyimpang. Hal demikian tidak dapat dijadikan alasan oleh para Pemohon untuk khawatir akan adanya ruang penyelundupan hukum yang dilakukan oleh wakil kepala daerah.

Selanjutnya, Suhajar juga mengulas bahwa adanya ketentuan a quo tidak lain adalah dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua warga negara yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.

Apabila tidak ada ketentuan tersebut, mungkin saja nanti akan didapati kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya. Terutama dijadikan alat mengintimidasi rakyat guna tetap memilih dirinya pada setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, menurut Pemerintah, ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kewenangan Mendagri

Selain mendengarkan keterangan Pemerintah, persidangan kali ini juga mendengarkan keterangan Hamim Pou selaku Pihak Terkait. Duke Ari Widagdo selaku salah satu kuasa hukum dari Hamim Pou menerangkan proses penggantian wakil kepala daerah menjadi kepala daerah karena kepala daerah diberhentikan sementara atau meninggal dunia. Duke menyatakan, penetapan wakil kepala daerah menjadi pejabat kepala daerah merupakan tugas dan wewenang Menteri Dalam Negeri atas pertimbangan dari DPRD.Hal tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 34 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan, “Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat bupati/walikota atas usul gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sehingga ketika kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, wakil kepala daerah menggantikannya sampai habis masa jabatannya. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. Sehubungan dengan pelantikan wakil kepala daerah menjadi kepala daerah tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Penyelengara pelantikan adalah DPRD kabupaten setempat yang diselenggarakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa. Dalam kaitannya dengan peristiwa pelantikan dari Pihak Terkait (Hamim Pou) sebagai Bupati Bone Bolango menggantikan Bupati Abdul Haris Nadjamudin yang meninggal dunia, telah dilakukan berdasarkan Surat Gubernur Gorontalo Nomor 880/Pan/262/IV/2013 tanggal 23 April 2013.demikian andri elyus luntungan pengamat international mengatakan kepada online saat dimintai tanggapannya mengenai dugaan dibeberapa ada epala daerah yang sudah duakali menjadi bupati masih berkeras mau lagi jadi buapati didaerahnya melalui HP.

Tidak hanya itu andri juga menambahkan. seandainya dia sebagai bupati  membaca aturan pembatasan jabatan paham betul aturan itu, ambil contoh seandainya Buapati mencalonkan gubernur dan dia menang otomatis wakilnya langsung jadi bupati. setelah itu bisa mecalonkan, jika menang, berarti telah menjadi buapti dua kali. dia terhitung telah menjadi bupati dua kali. jika ada bupati yang sudah duakali lantas mencalonkan lagi setidaknya tidak dibenarkan, atau melangkahi aturan. atau sebut saja bupati seperti itu asli serakah, dan berani melawan aturan, dan seandainya KPU menerima ada bupati yang sudah dua kali menjadi bupati KPU masih menerima orang itu bisa mencalonkan apa kata dunia.?. cetus andri.

 tidak hanya itu ketika andri ditanya ditasik bupatinya suda dua kali masih diterima mencalonkan bagaimana menurut anda.? . Oh ada yang seperti itu ya.?. mungkin bupatinya mengabaikan aturan pembatasan mengenai jabatan yang terang benderang disana sangat jelas sekali bahwa bupati yang suda dua priode tidak dibenarkan jika mencalonkan lagi dan KPU seharusnya bisa menolak atau mengugurkan pencalonannnya. seandainya menang juga apa mungkin ada yang mau melantik.?. ini preseden buruk bagi tatanan negara. oleh sebab itu, disin perlunya aturan harus ditegakkan. jika aturanya disana bahwa bagi bupati yang sudah dua priode tidak bisa mencalonkan apa salahnya KPU pusat dan daerah senyawa memegang aturan itu, dan ketua partai seharusnya juga menegur kadernya yang melanggar aturan.Ungkap andri.

Andri juga menambahkan persoalannya sekarang mengapa ada buapti sudah dua priode bisa lolos ikut kembali bagaimana bisa.? dan siapa yang meloloskan da bisa mencalonkan.? KPU ketua Partai atau siapa yang memainkan aturan hingga dia bisa lolos menjadi calon bupati itu.? artinya selama aturan belum dirubah setidaknya harus dipatuhi. maaf seharusnya seluruh aturan yang masih berlaku tidak noleh diabaikan oleh para peserta. artinya jika aturan menjadi Calon saja sudah dilanggar bagaimana jika dia duduk setidaknya semua aturan dianggap sampah.!?. oleh sebab itu, jika benar di kabuten tasikmalaya ada calon bupati yang pernah menjadi buapti dua priode lolos kembali menjadi calon bupati dan jika benar, pertanda seluruh aturan gugur demi hukum. oleh sebab itu disini perlu adanya seluruh potensi yang membuat aturan segera turun ketasik untuk melihat lebih dekat benarkah di kabupaten tasikmalaya ada bupati yang sudah dua priode mencalonkan lagi dan di perbolehkan demikian ungkap andri.

andri juga terus melanjutkan sekarang tinggal bagaimana Mentri daam Negri dan KPU mengadakan konsulidasi juga mengadakan koordisnasi, secara cepat untuk mendetiksi mengenai dugaan adanya pelolosan menganai pencalonan Ketiga kali bupati tasikmalaya siapa yang meloloskannya. demikian andri elyus luntungan mengahiri kepada online. (Tim)

Andri Menilai Putin Tidak Konsisten Yang Mulanya Hanya Sebatas Menakut - Nakuti Nato Justru Mengorbankan Ukraine

 International-Putin sebagai Presiden Rusia sepertinya bagaikan lagi lupa yang sedang mereka hancurkan tetangganya sendiri ya itu Ukraine, hingga ingin mengambil juga segala batas wilayah teritorial ukraine, bagaikan menatang seluruh ahli teritorial yang ada diseluruh negara dimanapun berada. artinya jika dia telah mengusik teritorial setidaknya sudah menatang seluruh ahli teritorial juga manatang hukum teritorial yang telah diputuskan bersama dilembaran UN PBB. bagaikan sebagai presiden tidak paham tentang mendalami pengetahuan mengenai apa artinya batas teritorial, jika dirinya asli pemimpin seharusnya malu melanggar aturan yang disepakati oleh seluruh bangsa -bangsa didunia mengenai hukum teritorial yang ada didalam amandeman UN PBB.Artinya jika terus menerus pelanggaran teritorial dibiarkan oleh seluruh bangsa -bangsa tidak menutup kemungkinan Putin akan terus melakukan tindakan kepada negara lain seperti itu. Disini perlunya seluruh kepala pemimpin kepala negara dimanapun berada menurunkan ahli teritorialnya buat menghadapi Putin. maksudunya Teritorial disepakati setidaknya atas kesepakatan seluruh ahli strategi badan intelejen diberbagai kepala negara untuk dapat saling menghargai.! Lantas jika ada satu negara yang melanggar aturan strategi teritorial apakah dibiarkan begitu saja oleh para ahli strategi disetiap negara.?. Bukankah teritorial dibentuk berdasarkan geodesi juga ahli strategi negara itu dengan tujuan untuk tidak boleh dilanggar, disini ada yang nakal sebut saja Putin mengacaukan strategi peta dunia. haruskah negara seperti itu boleh lama bisa bertahan berlaku seperti itu.? Demikian andri elyus luntungan pengamat international. saat diminta tangapannya mengenai putin minta Ukraine menyerah melalui HP.

 Andri juga menambahkan seharusnya warga rusia yang menegur putin agar belajar mendalami geodesi teritorial tentang batas wilayah, agar dirinya sadar pantaskah jika ukraine bukan batas negaranya mau dikuasai dirinya.? Jika tidak mau disebut penjajah.! oleh sebab itu saya sangat menyayangkan pada putin mengapa belum juga sadar apa artinya menjajah jika pada tetangganya sendiri dan sebagian besar diukraine masih ada yang menggunakan bahasa Rusia. Disinilah harapan saya kepada Putin sadarlah Tuhan Yesus Masih memberikan peluang buat MR Putin berpikir dan menyadari dirinya sebagai Presiden bukan segalanya oleh sebab ada waktunya bisa digeret oleh warga yang memilihnya dimana sudah waktunya. Tidak jauh beda seperti Kadafi. oleh sebab itu pesan saya jadilah presiden Rusia yang bisa membawa bangsa rusia disenangi seluruh bangsa -bangsa didunia. ini saran saya buat MR Putin, maaf ini harus saya katakan demi kebaikan bagi warga rusia juga negara rusia diseantero dunia. demikian andri elyus luntungan mengahiri perkatannya. kepada online.

Apa yang dikatakan Andri hampir sama dengan Pentinggi Amerika dan Presiden Ukraine-Wakil presiden AS menuduh Rusia ingin Ukraina menyerah

Wakil Presiden AS Kamala Harris menolak persyaratan yang diajukan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk perundingan perdamaian dengan Ukraina sebagai hal yang tidak masuk akal.

"Kita harus mengatakan kebenaran. Dia tidak menyerukan perundingan, dia menyerukan penyerahan diri," tegas Harris pada konferensi perdamaian Ukraina di Swiss, Sabtu.

“Amerika mendukung Ukraina bukan karena alasan amal, namun karena hal ini merupakan kepentingan strategis kami,” tambahnya.

Pada hari Jumat, tepat sebelum KTT, Putin telah menuntut agar Ukraina sepenuhnya meninggalkan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhya dan semenanjung Laut Hitam Krimea sebagai syarat untuk mengakhiri permusuhan.

Kementerian Luar Negeri Ukraina langsung menolak anggapan tersebut tidak masuk akal dan manipulatif. “Putin tidak mencari perdamaian, dia ingin memecah belah dunia,” katanya dari Kiev.

Seorang pembantu penting Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dalam pandangan Kiev, Rusia adalah satu-satunya negara yang ingin melanjutkan perang.

“KTT ini diadakan untuk memulai proses perdamaian,” kata Ihor Zhovka, wakil kepala kantor Zelensky pada hari Sabtu, seraya mencatat bahwa semua negara yang ingin memberikan kontribusi efektif terhadap solusi perdamaian berkumpul di Swiss.

“Dan sekarang mari kita fokus pada apakah Rusia memahami bahwa sebenarnya mereka adalah satu-satunya negara agresor yang berniat melanjutkan agresi ini,” kata Zhovka lebih lanjut seperti dikutip oleh badan Unian Ukraina.

Rusia tidak diundang untuk mengambil bagian dalam konferensi di sebuah hotel mewah Swiss. Tiongkok, sekutu penting Moskow, juga tidak hadir. (Ghorthvo Rusia)

Konfrensi Swiss 78 Negara Menyetujui Damai Ukraine Rusia

 

78 negara di konferensi Swiss sepakat bahwa integritas wilayah Ukraina harus menjadi dasar perdamaianSwiss  — Hampir 80 negara pada Minggu menyerukan agar “integritas teritorial” Ukraina menjadi dasar perjanjian damai apa pun untuk mengakhiri perang dua tahun di Rusia, meskipun beberapa negara berkembang utama pada konferensi Swiss tidak ikut serta. masa depan diplomasi masih belum jelas.

Komunike bersama tersebut mengakhiri konferensi dua hari yang ditandai dengan absennya Rusia yang tidak diundang. Banyak peserta menyatakan harapan bahwa Rusia dapat ikut serta dalam peta jalan menuju perdamaian di masa depan.

Perang habis-habisan sejak invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina pada Februari 2022 telah menewaskan atau melukai ratusan ribu orang, meresahkan pasar barang-barang seperti biji-bijian dan pupuk, membuat jutaan orang mengungsi dari rumah mereka, dan menimbulkan perpecahan antara negara-negara Barat – yang telah memberikan sanksi kepada Ukraina. Moskow — dan Rusia, Tiongkok, dan beberapa negara lainnya.

Sekitar 100 delegasi, sebagian besar negara-negara Barat, menghadiri konferensi yang disebut-sebut sebagai langkah pertama menuju perdamaian. Mereka termasuk presiden dan perdana menteri dari Perancis, Jerman, Inggris, Jepang, Polandia, Argentina, Ekuador, Kenya dan Somalia. Takhta Suci juga diwakili, dan Wakil Presiden Kamala Harris berbicara mewakili Amerika Serikat.

India, Meksiko, Arab Saudi, Afrika Selatan, Thailand, dan Uni Emirat Arab – yang diwakili oleh menteri luar negeri atau utusan tingkat rendah – termasuk di antara negara-negara yang tidak menandatangani dokumen akhir, yang berfokus pada isu-isu keselamatan nuklir, ketahanan pangan, dan isu-isu terkait. pertukaran tahanan. Brasil, sebagai “pengamat”, tidak ikut serta namun Turki yang menandatanganinya. Tiongkok tidak hadir.

Dokumen akhir yang ditandatangani oleh 78 negara mengatakan bahwa Piagam PBB dan “penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah… dapat dan akan menjadi dasar untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Ukraina.” Hal ini bukanlah sebuah langkah awal bagi Putin, yang ingin Ukraina menyerahkan lebih banyak wilayah dan mundur dari harapannya untuk bergabung dengan aliansi militer NATO.

Viola Amherd, presiden Swiss, mengatakan pada konferensi pers bahwa “sebagian besar” peserta menyetujui dokumen akhir, yang “menunjukkan apa yang bisa dicapai oleh diplomasi.” Menteri Luar Negeri Ignazio Cassis mengatakan Swiss akan menghubungi pihak berwenang Rusia tetapi tidak mengatakan apa yang akan dilakukan. pesannya akan menjadi.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memuji “langkah pertama menuju perdamaian” pada pertemuan tersebut dan mengatakan Ukraina sedang melakukan pembicaraan dengan beberapa negara, yang tidak ia sebutkan namanya, yang telah menawarkan untuk menjadi tuan rumah “pertemuan puncak perdamaian kedua.” Tidak ada jadwal yang ditetapkan.

Zelenskyy awal bulan ini menuduh Tiongkok, yang didukung oleh Rusia, berupaya melemahkan konferensi Swiss, sebuah klaim yang dibantah oleh Beijing.

Sekutu Ukraina kini menghadapi tugas untuk menjaga momentum menuju perdamaian. Zelenskyy mengatakan para penasihat keamanan nasional akan bertemu di masa depan, dan “akan ada rencana khusus” setelahnya.

Sebagai bukti kelelahan akibat perang dan kesibukan lainnya, hanya sekitar setengah dari negara-negara anggota PBB yang ambil bagian. Hal ini jauh berbeda dengan bulan Maret 2022, ketika kecaman atas invasi Rusia berujung pada dikeluarkannya resolusi tidak mengikat di Majelis Umum PBB oleh 141 negara yang menyerukan agar pasukan Rusia meninggalkan Ukraina.

Tidak jelas mengapa beberapa negara berkembang yang hadir tidak mendukung pernyataan akhir tersebut, namun mereka mungkin ragu untuk membuat marah Rusia atau telah menciptakan jalan tengah antara Moskow, sekutunya, Tiongkok, dan negara-negara Barat yang mendukung Kyiv.

“Beberapa tidak menandatangani – meskipun sangat sedikit – karena mereka memainkan permainan 'Mari kita berdamai berdasarkan konsesi', dan yang mereka maksud biasanya adalah konsesi dari Ukraina, dan pada dasarnya mengakomodasi tuntutan Rusia,” kata Volodymyr Dubovyk, pakar Ukraina dan peneliti senior. di Center for European Policy Analysis, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington. “Mereka juga menyukai posisi 'netralitas' ini.”

Dubovyk mengatakan masa depan bagi Ukraina adalah menerima bantuan – senjata dan bantuan kemanusiaan – yang dapat memperbaiki situasi di lapangan dan dengan demikian memberikan posisi negosiasi yang lebih baik.

Pada pertemuan di Swiss, tantangannya adalah untuk berbicara keras terhadap Rusia namun membuka pintu bagi negara tersebut untuk bergabung dalam inisiatif perdamaian.

“Banyak negara… menginginkan keterlibatan perwakilan Federasi Rusia,” kata Zelenskyy. “Pada saat yang sama, sebagian besar negara tidak mau berjabat tangan dengan mereka (para pemimpin Rusia)... jadi ada berbagai pendapat di dunia.”

Ursula von der Leyen, presiden Komisi eksekutif Uni Eropa, mengatakan perdamaian tidak akan tercapai dalam satu langkah dan menegaskan bahwa Putin tidak serius untuk mengakhiri perang.

“Dia bersikeras untuk menyerah. Dia bersikeras menyerahkan wilayah Ukraina – bahkan wilayah yang saat ini tidak didudukinya,” katanya. “Dia bersikeras untuk melucuti senjata Ukraina, menjadikannya rentan terhadap agresi di masa depan. Tidak ada negara yang akan menerima persyaratan keterlaluan ini.”

Para analis menduga konferensi tersebut hanya akan mempunyai dampak nyata yang kecil dalam mengakhiri perang karena Rusia tidak diundang. Cina dan Braz

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni Pada Hari Sabtu Menolak Tawaran Gencatan Senjata untuk Ukraina Oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai “propaganda,”

 Itali — Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni pada hari Sabtu menolak tawaran gencatan senjata untuk Ukraina oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai “propaganda,” ketika ia menyelesaikan KTT G7 yang menghasilkan kesepakatan pinjaman $50 miliar ke Ukraina.

Pinjaman tersebut akan diberikan oleh AS, Inggris, Kanada, dan mungkin Jepang, kata Meloni. Aset-aset Rusia yang dibekukan untuk digunakan sebagai jaminan sebagian besar berada di Eropa, “sehingga Eropa telah berkontribusi dengan mengidentifikasi mekanisme jaminan,” tambahnya. Perjanjian pinjaman tersebut dicapai pada pembukaan pertemuan tahunan dua hari para pemimpin dari para pemimpin pada hari Kamis Negara-negara G7 yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat di wilayah Puglia, Italia selatan.

Ketika ditanya tentang usulan gencatan senjata yang diajukan Putin, Meloni mengatakan, “bagi saya, usulan tersebut lebih seperti sebuah langkah propaganda daripada tindakan nyata.”

Presiden Rusia mengatakan pada hari Jumat bahwa dia akan “segera” memerintahkan gencatan senjata di Ukraina dan memulai negosiasi jika Kyiv mulai menarik pasukan dari empat wilayah yang dianeksasi Moskow pada tahun 2022 dan membatalkan rencana untuk bergabung dengan NATO.

“Jika usulan Presiden Putin adalah: Kami bersedia melakukan perundingan damai jika Ukraina mengakui invasi ke Ukraina dan menyerahkan wilayah yang didudukinya… bagi saya tampaknya tidak efektif sebagai sebuah usulan,” kata Meloni.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang merupakan salah satu dari beberapa pemimpin dunia yang menghadiri G7 sebagai tamu, menolak apa yang disebutnya ultimatum Putin untuk menyerahkan lebih banyak wilayah.

Swiss menjadi tuan rumah konferensi perdamaian untuk Ukraina pada hari Sabtu, meskipun Rusia tidak ikut serta, sehingga ada keraguan apakah ada terobosan besar yang dapat dicapai.

Selama konferensi pers, Meloni ditanya tentang perang Israel-Hamas dan mengapa G7 tidak mengutuk Israel atas kematian warga sipil akibat serangannya di Gaza.

“Saya pikir kita perlu mengingat siapa yang memulai semua ini dan bukan Israel, tapi seseorang yang membunuh warga sipil, perempuan dan anak-anak,” kata Meloni, merujuk pada serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang. dan memicu perang. Pemboman dan serangan darat Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 37.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan Palestina, yang tidak memberikan rincian jumlah warga sipil dan pejuang.

“Sekarang kita harus mengupayakan perdamaian, yang berarti dialog, mengakui hak Israel untuk merasa aman, hidup damai, dan hak rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri untuk hidup damai,” katanya. “Ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini, tugas kami adalah berdialog dengan semua orang.”

Namun, katanya, Israel terjebak dalam responsnya terhadap serangan 7 Oktober.

“Sepertinya Israel sedang terjebak. Karena jebakan Hamas adalah dengan mengisolasinya. Tampaknya hal ini berhasil,” kata Meloni, seraya menambahkan bahwa teman-teman Israel “perlu memberikan pernyataan yang jelas kepada Israel, demi keamanannya… dan inilah yang sebenarnya dilakukan Italia.”

Perdana Menteri Italia juga menyatakan kepuasannya bahwa “G7 untuk pertama kalinya berbicara tentang arus migrasi dan perjuangan melawan penyelundup manusia.”

“Kita harus menjamin hak setiap orang untuk tidak beremigrasi dan meninggalkan rumah”, katanya.

Dikenal karena pendiriannya yang garis keras terhadap migrasi, Meloni memperkenalkan topik ini saat menjadi tuan rumah KTT tersebut dan sangat ingin meningkatkan investasi dan pendanaan bagi negara-negara Afrika sebagai cara untuk mengurangi tekanan migrasi di Eropa. Italia adalah salah satu pintu masuk utama ke Uni Eropa bagi orang-orang yang keluar dari kemiskinan dan konflik di Afrika, Timur Tengah, dan Asia.

Dalam komunike KTT terakhir mereka, G7 mengumumkan sebuah koalisi untuk melawan penyelundupan migran, dan menyatakan bahwa ketujuh negara tersebut akan “fokus pada akar penyebab migrasi tidak teratur, upaya untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan dan mengekang kejahatan terorganisir transnasional, serta jalur yang aman dan teratur untuk mencapai tujuan. migrasi."

Biden akan mengadakan pertemuan pribadi dengan Paus Fransiskus di sela-sela KTT G7

 Italy- Presiden Joe Biden diperkirakan akan bertemu dengan Paus Fransiskus secara pribadi pada hari Jumat di sela-sela KTT G7 di Italia, menurut seorang pejabat senior pemerintahan.

Paus akan menjadi Paus pertama yang menghadiri diskusi G7 dan memilih untuk memusatkan perhatiannya pada kecerdasan buatan, baik keunggulan teknologi maupun potensi bahayanya.

Pertemuan antara Biden, yang menghadiri Misa mingguan, dan pemimpin gereja Katolik terjadi beberapa hari setelah juri memutuskan putra presiden Hunter Biden bersalah atas kejahatan senjata terkait dengan kecanduan narkoba. Biden, yang sering berbicara tentang pentingnya keluarganya dan kehilangan dua anak serta istri pertamanya, menyatakan keyakinannya telah membimbingnya melewati masa-masa sulit.

Biden terakhir kali bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan pada Oktober 2021, ketika presiden memujinya sebagai “pejuang perdamaian paling signifikan yang pernah saya temui.”

Keduanya telah bertukar pesan tertulis sejak itu, kata pejabat itu.

Selama wawancaranya dengan penasihat khusus Robert Hur tahun lalu, Biden mengatakan dia masih berhubungan dengan Paus selama diskusi mengenai beberapa folder yang menyertakan folder berlabel “Kunjungan Kepausan.”

“Saya masih berkomunikasi dengan Paus, Anda tahu maksud saya. Tapi apakah itu konstan? Tidak. Pokoknya,” katanya, menurut transkrip yang dirilis Gedung Putih.

Kemudian, dalam beberapa crosstalk, Biden bercanda: “Dia adalah tiket saya.” Ketika kelompok itu tertawa, dia menjawab: “Itu hanya lelucon.”

Di Puglia, Paus diperkirakan akan mengadakan pertemuan tatap muka dengan Volodymyr Zelenskyy dari Ukraina, Emmanuel Macron dari Prancis, Narendra Modi dari India, Luiz Inácio Lula da Silva dari Brasil, Justin Trudeau dari Kanada, Recep Tayyip Erdoğan dari Turki, William Ruto dari Kenya, dan Abdelmadjid dari Aljazair. Tebboune, menurut Vatikan.

Meskipun Paus Fransiskus, 87 tahun, mengatakan ia berniat untuk menjalankan jabatannya selama kesehatannya memungkinkan, ada beberapa spekulasi mengenai potensi rencana transisi di masa depan. Salah satu calon penggantinya adalah Kardinal Matteo Zuppi, Uskup Agung Bologna. Biden bertemu dengannya di Ruang Oval musim panas lalu, di mana mereka membahas, antara lain, advokasi Vatikan untuk pemulangan anak-anak Ukraina yang dideportasi secara paksa dengan aman.

Biden telah mengenal Paus sejak 2013, ketika Presiden Barack Obama menunjuk wakil presiden Katolik pertama di AS untuk memimpin delegasi Amerika ke Roma untuk pelantikan Paus Fransiskus.

Presiden kemudian mengenang bahwa dalam pertemuan singkat pertamanya dengan Paus yang baru dilantik, Paus Fransiskus memeluknya dan berkata, “Anda selalu diterima di sini.”

Pada tahun 2015, tiga bulan setelah putra sulung Biden, Beau, meninggal karena kanker otak, Paus mengadakan audiensi pribadi dengan presiden dan keluarganya sebelum mengakhiri kunjungan beberapa hari ke Philadelphia.(Sumber Artikel ini awalnya diterbitkan di NBCNews.com)

Joe Biden Disamping Membantu Ukraine Sebagai Seorang Taat Katolik Wajar Menjumpai Paus Fraciskus. Dalam G7

 Italy- Presiden Joe Biden dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menandatangani perjanjian keamanan bilateral berdurasi 10 tahun pada hari Kamis di pertemuan puncak internasional yang mencakup kesepakatan mengenai pinjaman bernilai miliaran dolar untuk membantu Kyiv mempertahankan diri dari invasi Rusia.

“Kami tidak akan mundur. Faktanya, kami berdiri bersama melawan agresi ilegal ini,” kata Biden pada konferensi pers bersama Zelenskyy pada Kamis malam.

Biden dan rekan-rekannya dari negara-negara demokratis terkaya juga mencapai kesepakatan pada hari Kamis untuk memberi Ukraina pinjaman sebesar $50 miliar tahun ini yang didukung oleh aset-aset Rusia yang dibekukan, yang menandakan komitmen yang kuat untuk memukul mundur invasi Rusia, kata para pejabat AS.

Ketika Ukraina berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya di tengah serangan Rusia, uang tersebut akan digunakan untuk bantuan militer, dukungan kemanusiaan, dan rekonstruksi negara tersebut, kata seorang pejabat pemerintahan Biden pada konferensi pers.

Biden mengatakan bahwa secara keseluruhan, perjanjian keamanan dan perjanjian pinjaman memperkuat Ukraina dan mengirimkan pesan yang jelas kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, yang melancarkan invasi ke Ukraina lebih dari dua tahun lalu.

“Dia tidak bisa menunggu kita keluar; dia tidak bisa memecah belah kita,” kata Biden. “Kami akan mendukung Ukraina.”

Pakta keamanan tersebut mungkin tidak akan bertahan lama seperti yang disarankan Biden. Masa depannya kemungkinan besar bergantung pada hasil pemilihan presiden. Mantan Presiden Donald Trump, calon dari Partai Republik, yang menginginkan hubungan yang lebih bersahabat dengan Putin selama masa jabatan empat tahunnya, dapat memilih untuk menarik diri dari perjanjian tersebut jika ia mengalahkan Biden pada bulan November.

“Apa arti [perjanjian keamanan] jika Anda memiliki pemerintahan Trump yang kedua? Mungkin tidak banyak artinya,” pensiunan Letkol Angkatan Darat Alexander Vindman, yang merupakan direktur urusan Eropa di Gedung Putih Trump dan sering mengkritik pemerintahan Trump sebelumnya. presiden, kata dalam sebuah wawancara. “Tetapi jika ada pemerintahan Demokrat dan kita berhasil melewati Trump dan MAGA, akan ada konsistensi” dalam dukungan Amerika terhadap Ukraina.

Di dalam negeri, pendekatan internasionalis Biden terhadap kebijakan luar negeri dapat dikesampingkan tergantung pada hasil pemilu.

Sebagai presiden, Trump sering berdebat dengan sekutunya di negara-negara Kelompok Tujuh (G7) – negara-negara demokrasi industri maju termasuk Jerman, Jepang, Perancis, Inggris, Kanada dan Italia – dan jika ia kembali, beberapa mantan pembantunya yakin, ia mungkin akan menarik AS. keluar dari aliansi NATO, yang menjadi benteng melawan agresi Rusia.

Zelenskyy mengatakan pada konferensi pers bahwa dia memandang pakta keamanan baru itu sebagai “jembatan” untuk bergabung dengan NATO, aliansi pertahanan militer pasca-Perang Dunia II. Hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Biden mengatakan keanggotaan Ukraina di NATO tidak akan terjadi ketika perang dengan Rusia masih berkecamuk.

AS siap memberikan seluruh dana sebesar $50 miliar jika diperlukan, namun AS berharap negara-negara lain akan mengambil langkah maju dan berbagi risiko, kata pejabat pemerintahan Biden. Pinjaman tersebut akan dijamin dengan bunga yang berasal dari sekitar $300 miliar aset Rusia yang dibekukan.

“Bagaimana cara kami mendapatkan imbalannya? Rusia yang menanggung akibatnya,” kata pejabat itu.

Kesepakatan pinjaman tersebut secara resmi diumumkan pada hari Kamis dalam pertemuan puncak G7.

“Ada pengakuan bersama dari setiap anggota G7 bahwa situasi di medan perang masih sulit dan jika perang terus berlanjut, Ukraina masih akan memiliki kebutuhan finansial yang besar pada tahun depan dan seterusnya,” kata pejabat tersebut, berbicara dengan syarat anonimitas.

Negosiasi mengenai upaya tersebut telah dilakukan sejak pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, namun ketidakpastian politik mungkin membuat pembicaraan tersebut semakin mendesak. Biden menghadapi kampanye pemilihan ulang yang sulit, dan jika dia kalah, ini akan menjadi pertemuan G7 terakhirnya.

“KTT ini adalah kesempatan terbaik kita untuk bertindak secara kolektif, untuk menutup kesenjangan dengan membuat Rusia yang menanggung akibatnya, bukan pembayar pajak kita,” kata pejabat pemerintahan Biden.

Sekutu Barat di Ukraina berharap untuk menjaga Rusia tetap terisolasi melalui sanksi dan peringatan diplomatik kepada negara-negara yang mungkin bersedia membantu pasukan Putin.

Zelenskyy ditanya pada konferensi pers apakah Tiongkok telah membantu upaya perang Rusia. Dia menjawab bahwa dia telah berbicara dengan "pemimpin Tiongkok melalui telepon" – mengacu pada Presiden Tiongkok Xi Jinping.

“Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menjual senjata apa pun ke Rusia,” kata Zelenskyy. "Jika dia adalah orang yang terhormat, dia tidak akan melakukannya - karena dialah yang memberi tahu saya."

Kedutaan Besar Tiongkok di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Zelenskyy.Masa tinggal Biden di Italia singkat: Dia tiba pada Rabu malam dan akan berangkat Jumat malam. Jadwalnya dipenuhi dengan pertemuan-pertemuan yang, selain pertemuan di Ukraina, akan berfokus pada proyek-proyek infrastruktur di seluruh dunia dan apa yang menurut para pejabat Barat adalah praktik Tiongkok yang membanjiri pasar dengan barang-barang.

Sorotan pribadi dari kunjungan Biden adalah pertemuan dengan Paus Fransiskus, yang juga menghadiri pertemuan puncak tersebut dan akan membahas risiko yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan. Biden, seorang penganut Katolik yang taat, bertemu dengan Paus Fransiskus pada tahun 2021 di Roma dan mengatakan bahwa Paus Fransiskus telah memberitahunya bahwa dia harus menerima Komuni, meskipun para uskup Amerika yang konservatif mengatakan sikap Biden yang pro-hak-hak aborsi akan mendiskualifikasi dia dari sakramen.(Dhont Boscho)

Pemilihan Diingris Dipercepat. Oleh Perdana Mentri Rishi Sunak. Andri Eliyus Luntungan Mengatakan Wajar.!

 

International-Pemilihan Diingris perlu dipercepat hal itu wajar oleh sebab, jika menunda atau terlalu telat setidaknya hanya membuang waktu saja, artinya keberadaan di negara ingris setidaknya perlu ada penyegaran yang mana keadaan PM Rishi Sunak boleh dibilang keberadaan suaranya mulai menurun diminati oleh warga ingris, atau partai konserfatif bisa saja disaat ini jika pemilihan dimulai menurun dibanding dengan partai buruh oleh sebab itu wajar jika Perdana Mentri Rishi Sunak mengambil insiatif pemlu perlu dipercepat atau tepat waktu demikian andri elyus luntungan pengamat international mengatakan kepada media online ketika dihubungi melalui HP Nya oleh wartawan Ingris malam ini.Andri juga menambahkan bahwa pemilihan perlu tepat jadwal dan dipercepat bukan berarti kelar dari jadwal melainkan memang perlu hal itu berlak dinegara Ingris, yang mana keberadaan partai konderfatif bisa dikatakan menurun kepercayaannya dari warga ingris itu sendiri, sehingga wajar jika pada akhirnya Serikat Buruh yang tampil sebagai Perdana Mentri Di Ingris buat mengantikan Rishi Sunak itu, ini gambaran yang mungkin bisa saya katakan, artinya ini hanya sebatas perkiraan saja seandainya hal itu tidak terjadi setidaknya abaikan saja. demikian andri elyus luntungan mengahiri perkataannya pada online Ingris.

 seperti yang dikatakan andri itu  diakui-Ketika Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengumumkan pada hari Rabu bahwa Inggris akan mengadakan pemilihan umum pada tanggal 4 Juli, banyak pengamat bertanya-tanya: mengapa sekarang? Lebih khusus lagi, mengapa PM mengadakan pemilu yang hampir pasti kalah? Selama berbulan-bulan, jajak pendapat telah menempatkan Partai Konservatif yang dipimpin Sunak jauh di belakang Partai Buruh yang beroposisi dan, seiring berjalannya waktu, pemimpin Partai Buruh Keir Starmer tidak hanya akan memenangkan kekuasaan tetapi juga memiliki mayoritas besar di parlemen.

Jawaban atas pertanyaan itu sederhana: kecil kemungkinannya akan ada waktu yang lebih baik. Hampir semua upaya yang dilakukan Sunak tampaknya menjadi bumerang, dan bukan tidak mungkin bahwa kesukaannya terhadap publik akan semakin buruk menjelang akhir tahun. Beberapa hari terakhir ini relatif baik bagi Sunak. Perekonomian tampaknya mulai pulih, dengan Dana Moneter Internasional (IMF) memperbarui perkiraan pertumbuhan Inggris dan inflasi akhirnya kembali ke tingkat normal.

Tidak ada yang salah dalam seminggu terakhir ini sebelum diadakannya pemilu. Ini adalah batasan yang rendah, namun sejak masa jabatannya, saat ini ia mungkin memiliki basis paling stabil untuk meluncurkan kampanye yang pernah atau akan ia lakukan.“PM mulai menjabat menghadapi serangkaian tantangan utama: inflasi, tidak adanya pertumbuhan, migrasi. Dan dia melihat menangani hal-hal tersebut sebagai misi utamanya. Dan dia membuat kemajuan yang nyata dan signifikan dalam hal itu. Pada hari Selasa, IMF meningkatkan perkiraan pertumbuhan kami, kemarin kami melihat inflasi kembali ke tingkat normal, hari ini kami melihat penurunan migrasi sebagai akibat dari reformasi kami.

“Jadi kami mempunyai dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang benar, dan pandangan kami adalah bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk pergi ke negara ini dan mengatakan 'inilah yang telah kami lakukan, rencana kami berhasil. sekarang menurut Anda siapa yang memiliki rencana dan kapasitas untuk mengambil tindakan berani guna memajukan negara ini menuju masa depan yang lebih aman.'”

Sunak harus mengadakan pemilu sebelum akhir tahun ini, berdasarkan konstitusi. Fakta bahwa sampai minggu ini dia belum membiarkan lawan-lawannya menggambarkan dia sebagai seorang pengecut, takut menghadapi publik.(Lionitha Ingris)

Andri Elyus Luntungan Pengamat Intenaional Mengatakan Perlunya Perlindungan Pemuda Dan Wanita Ditempat Konflik

 

International- Meihat keadaan didaerah konflik yang sering menjadi koban mental adalah pemuda dan Wanita juga anak -anak, setidaknya disini perlu ada sebuah peraturan Khusus perlindungan bagi mereka semua. Artinya sekeras apapun konflik perang didalam negara seharusnya seteril dari merusak masa depan pemuda dan wanita juga anak-anak dari kekerasan, apalagi harus menjadi korban meninggal, atau terkena sasaran kekejaman dari peperangan itu, oleh sebab generasi muda Wanita dan anak -anak asli tidak tahu menahu jika diatas sana telah terjadi perang syaraf diantara kepala pemimpin mereka. disini perlunya reformasi aturan perang, maksudnya didalam lembaran aturan perang di UN PBB, perlu diperlukan aturan yang mengatur mengenai tidak bolehnya Pemuda dan wanita juga anak-anak menjadi korban . Ungkap andri elyus luntungan pengamat International saat dihubungi oleh online ditanya mengenai didaerah konflik perlunya perlindungan Pemuda dan Wanita juga anak -anak agar tidak menjadi korba . melalui HP..Andri juga menambahkan,Tidak jarang dimana didaerah konflik, pasti ada saja, korban Anak - anak, pemuda dan wanita diaerah konflik itu. padahal jika asli seluruh anggota memahami empat pilar yang mereka sebagai anggota UN PPB. disana jelas, dan dari empat pilar Mengapa UN PBB dibentuk setidaknya berawal menghimpun segala bangsa buat punya tujuan membangun bersama, dan saling memnghargai wilayah teritorial, dan menciptakan perdamaian dunia. artinya para pendahulu mendirikan UN PBB. niat dan tujuan mereka sangat mulia bertujuan menyatukan seluruh bangsa dengan tujuan menciptakan perdamain dunia. dan semboyan itu terang benderang ada di bagian pilar keempat itu. ini jika asli bagi mereka yang duduk sebagai anggota UN.PBB. membacanya. artinya mereka duduk disana setidaknya paham sebagai anggota bisa menganalisa seperti apakah menciptkan kedamaian dunia itu.?. maaf saya sebagai pengamat menyentil hal ini. terlepas semua itu, pesan saya sebagai pengamat, mulai sekarang perlunya seluruh anggota UN.PBB. Punya suara bulat dulu, yang utama seperti apa duduk disana dapat menciptakan kedamaian dunia. menanggulangi Kriminalitas dunia, menanggulangi berbabagai gejolak sabotase ekonomi, menanggulangulangi kerusakan alam dan sumberdaya lingkunga, fauna, juga pengeruskan hutan, gunung dan juga folusi, juga berbagai teroris yang mengancam jiwa manusia dan penyebaran penyakit yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab itu.?. ini pesan saya. artinya adanya perang mengapa bisa terjadi,setidaknya, anggota UN.PBB, dapat menganalisa, setelah itu seperti apa sangsi buat setiap kepala negara yang keras kepala harus ditindak!?. Cetusnya.Oke lupakan dulu, persoalan pertanyaan saya itu, sekarang kembali bagaimana UN PBB. segera berembuk membuat aturan yang paten buat melindungi -Anak - anak didaerah konflik agar mereka tidak menjadi korban, juga pemuda dan wanita, dari kekejaman peranag yang terjadi dinegara mereka?. maafpenagamat bertanya seperti ini hanya sebatas memberikan saran juga pertanyaan saja.dan saran agar membuat Aturan yang paten buat melindungi Anak -anak, juga pemuda dan wanita. demikian andri elyus luntungan pengamat international mengahiri perkataannya, kepada Online.

 Sementara itu ditempat yang lain, Diruanga UN PBB, apa yang dikatakan andri menjad sebuah pembahansan dan hal itu Program Dewan Keamanan untuk bulan Mei menampilkan tiga perdebatan besar, termasuk satu perdebatan mengenai peran perempuan dan pemuda dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, kata Presiden Dewan Keamanan pada konferensi pers di Markas Besar hari ini.

Pedro Comissário Afonso (Mozambik), yang memegang jabatan presiden bergilir di organ yang beranggotakan 15 orang tersebut pada bulan tersebut, mengatakan bahwa acara pertama akan berupa debat terbuka pada tanggal 21 Mei untuk membahas perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata dan mempertimbangkan laporan terbaru mengenai konflik bersenjata. Sekretaris Jenderal mengenai hal ini.

Topik ini secara permanen ada dalam agenda Dewan, namun negaranya memutuskan untuk “mengangkatnya” karena banyak konflik yang berkecamuk di seluruh dunia. “Konflik-konflik tersebut menyebabkan kerusakan besar dan kematian pada anak-anak, perempuan dan laki-laki,” tegasnya.

Yang kedua adalah debat terbuka pada tanggal 23 Mei tentang penguatan peran negara-negara Afrika dalam mengatasi tantangan keamanan dan pembangunan global, katanya, sambil menekankan: “Afrika akan selalu menjadi prioritas utama kami.” Negaranya ingin melihat sejauh mana negara-negara Afrika sebagai sebuah institusi dapat mewujudkan “barang global” – perdamaian, keamanan dan pembangunan.

Debat ketiga akan diadakan pada tanggal 28 Mei untuk membahas peran perempuan dan generasi muda dalam menjaga perdamaian dan keamanan, katanya, seraya menambahkan bahwa debat ini akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Mozambik, Verónica Nataniel Macamo Dlhovo.

Ketika ditanya tentang dokumen hasil dari tiga pertemuan yang disoroti, ia mengatakan bahwa delegasinya berupaya untuk mengadopsi pernyataan presiden mengenai isu perempuan dan generasi muda. “Mengadopsi sebuah pernyataan di Dewan tidaklah mudah, apalagi sebuah resolusi,” katanya, menyatakan komitmennya untuk mengadakan konsultasi ekstensif untuk mencapai tujuan tersebut.

Menanggapi pertanyaan tentang beberapa topik mendesak yang “hilang” dari kalender, ia mengatakan bahwa ada “ruang terbuka” di mana pertemuan mengenai Gaza, Ukraina dan Sudan dapat ditampung.

Ketika ditanya mengenai fokus dominan Dewan Keamanan PBB terhadap Afrika dan Timur Tengah, dia mengatakan “tidak ada salahnya” membahas isu-isu ini, namun masalahnya adalah kurangnya solusi terhadap permasalahan ini.

Ketika seorang koresponden menanyakan seberapa cepat Dewan dapat bertindak jika terjadi serangan Israel di Rafah, dia mengatakan bahwa sebagai Presiden badan tersebut, dia akan mendorong upaya untuk mencapai gencatan senjata. Jika gencatan senjata terjadi, “kami pasti akan menyusun resolusi” yang sangat mendukungnya. Jika negosiasi tidak membuahkan hasil, arahannya adalah mengambil tindakan seperti yang dilakukan Dewan ketika mengadopsi resolusi 2728 (2024).

Ketika ditanya apakah situasi di Sudan memerlukan pertemuan lebih awal dari jadwal yang dijadwalkan pada tanggal 7 Mei, ia mengatakan bahwa Dewan dapat mencoba mengadakan pertemuan lebih cepat berdasarkan penilaian situasi.

Mengenai keanggotaan negaranya di Dewan selama satu setengah tahun terakhir, beliau mengatakan bahwa Mozambik telah memberikan kontribusi yang sederhana terhadap bisnis badan tersebut. “Kami bukan negara besar, tapi kami mengedepankan nilai-nilai perdamaian,” katanya, seraya menambahkan: “Kami menginginkan keadilan, perdamaian, dan pembangunan internasional.”

Beralih ke Republik Demokratik Rakyat Korea, ia mengatakan bahwa negaranya mendukung semua resolusi Dewan yang menyerukan perlucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea.

Ketika diminta untuk mengomentari pernyataan Presiden Portugal bahwa Lisbon harus membayar biaya penjajahan, ia berbicara dalam kapasitas pribadinya untuk “sangat mendukung” hal tersebut. “Itu berarti dia sadar akan keadilan dan keadilan dalam hubungan internasional,” katanya, seraya menambahkan bahwa mengambil sikap melakukan reparasi atau mengutuk masa lalu adalah “hal yang benar untuk dilakukan”. Kolonialisme adalah salah dan perbudakan adalah salah, tegasnya.

Saat dimulainya kembali sesi khusus darurat Majelis Umum pada tanggal 10 Mei untuk mengembalikan isu keanggotaan penuh Palestina di PBB ke Dewan, seorang koresponden bertanya apakah badan tersebut dapat memberikan hasil yang berbeda kali ini. Sebagai tanggapan, beliau mengatakan bahwa Palestina, sebuah negara yang cinta damai, memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB. Mozambik memiliki hubungan diplomatik dengan Palestina dan Israel, sesuai dengan visi dua Negara.

Ketika ditanya tentang pertemuan tanggal 28 Mei, beliau mengatakan bahwa perempuan dan generasi muda harus menjadi kekuatan bagi kemajuan umat manusia, khususnya di negara-negara Afrika. Dengan memasukkan topik ini ke dalam agenda, komunitas internasional dapat diingatkan akan pentingnya peran perempuan dan generasi muda serta memberikan penghormatan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan di seluruh dunia.( Dhont Boscho Amerika)

Aturan Bupati Kab Tasikmalaya Hanya Komoplase KKN Dan Gratifikasi Tetap Terjadi

 Lokal Tasikmalaya-Jika anda pernah membaca Aturan  BUPATI TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 4 2 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TASIKMALAYA, Menimbang : a. bahwa benturan kepentingan merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk mewujudkan kondisi yang bebas dari benturan kepentingan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengaturan mengenai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1571); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); 12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Taskmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 46); 13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Whistle Blowing System (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 8. Pejabat adalah Pejabat ASN pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 9. Pegawai adalah Pegawai ASN dan setiap orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 10. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik. 11. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. 12. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. 13. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 14. Atasan Langsung adalah atasan dari Pejabat/Pegawai yang berpotensi yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan. 15. Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan ASN dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pasal 2 Pedoman umum penanganan Benturan Kepentingan bertujuan: a. menyediakan acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan; b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan; c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik; d. menegakan integritas; dan e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. BAB II BANTUK, JENIS DAN PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN Bagian Kesatu Bentuk Pasal 3 Bentuk potensi, situasi dan kondisi Benturan Kepentingan yang dihadapi oleh Pejabat/Pegawai, sebagai berikut: a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan; b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan; c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan; d. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; e. situasi dimana seseorang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan objek tersebut merupakan hasil dari penilai; h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan; i. situasi dimana seseorang menentukan sendiri besaran tunjangannya; j. moonlighting atau outside employment (bekerja di luar pekerjaan pokoknya); dan k. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang Bagian Kedua Jenis Pasal 4 Jenis Benturan Kepentingan sebagai berikut: a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi; b. pemberian izin yang diskriminatif; c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari Pejabat; d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional; e. melakukan komersialisasi pelayanan publik; f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi; h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; i. menjadi bawahan pihak yang dinilai; j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain; k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain; l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur; m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain. Bagian Ketiga Penyebab Pasal 5 Penyebab Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut: a. penyalahgunaan wewenang dalam membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; b. perangkapan jabatan, menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel; c. hubungan afiliasi yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; d. gratifikasi; dan e. kelemahan sistem organisasi yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada. BAB III PEJABAT/PEGAWAI YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 6 Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan dengan bentuk, jenis dan penyebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terdiri dari: -6- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; b. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas; c. Pejabat Fungsional Perencana; d. Pejabat Fungsional Auditor; e. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; f. Pelaksana pelayanan publik, terdiri dari pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; g. Pejabat/Pegawai yang bertugas melakukan verifikasi, sertifikasi, pengujian, dan penilaian lainnya; dan h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil. BAB IV UNIT PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 7 (1) Unit Penanganan Benturan Kepentingan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Unit Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian; b. unsur yang menyelenggarakan urusan pengawasan; dan c. unsur Perangkat Daerah terkait. (3) Unit Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mendorong Perangkat Daerah menerapkan kode etik, komitmen, melakukan sosialisasi, arahan dan konseling dan pendeklarasian Benturan Kepentingan; b. menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penanganan Benturan Kepentingan; c. menyampaikan hasil pengelolaan dan rekapitulasi laporan penanganan Benturan Kepentingan; d. melakukan pemetaan titik rawan Benturan Kepentingan; dan e. melakukan monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan. (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit penanganan Benturan Kepentingan dibentuk sekretariat. BAB V PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Bagian Kesatu Prinsip Dasar Pasal 8 Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan prinsip dasar sebagai berikut: a. mengutamakan kepentingan publik; b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan; c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.Bagian Kedua Pelaksanaan Paragraf 1 Penyampaian Laporan/Pengaduan Pasal 9 (1) Setiap Pejabat/Pegawai melakukan identifikasi potensi, situasi dan kondisi terjadinya Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. (2) Dalam hal pada hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat potensi, situasi dan kondisi terjadinya Benturan Kepentingan, Pejabat/Pegawai wajib melaporkan kepada Atasan Langsung melalui pernyataan tertulis. (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 10 Ketentuan mengenai pelaporan Benturan Kepentingan terkait Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan Gratifikasi. Pasal 11 (1) Pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya potensi, situasi dan kondisi terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada Atasan Langsung Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan, dengan mencantumkan identitas jelas dan melampirkan bukti. (2) Pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak: a. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan yang disampaikan; b. mendapat jaminan kerahasiahan identitas; dan c. mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan dan merahasiakan pengaduan yang disampaikan Pasal 12 (1) Dalam hal terdapat ASN yang mengetahui adanya potensi, situasi dan kondisi terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah, maka ASN tersebut dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada Atasan Langsung Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengaduan, hak dan kewajiban ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pelaksanaan Whistle Blowing System. -8- Pasal 1 Format pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Paragraf 2 Larangan Pasal 14 (1) Pejabat/Pegawai yang dilaporkan dalam potensi, situasi dan kondisi terjadinya Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dilarang: a. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; b. menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa; c. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan; d. mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara; e. menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan; f. bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan; g. memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain; dan h. turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, secara sengaja baik langsung maupun tidak langsung. (2) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Telaah Awal Pasal 15 (1) Atasan Langsung melakukan telaah awal terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12. (2) Berdasarkan hasil telaahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Langsung menentukan ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima laporan. (3) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki Benturan Kepentingan, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari: a. Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain; dan b. keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya ditinjau oleh atasan dari Atasan Langsung Pejabat/Pegawai tersebut. (4) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki benturan Kepentingan: a. Pejabat/Pegawai tersebut tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut; b. keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya tetap berlaku. Paragraf 3 Pemberian Saran Tindak Cegah oleh Atasan Langsung Pasal 16 Dalam hal Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat dikendalikan oleh Pejabat/Pegawai yang bersangkutan, Atasan Langsung memberikan saran tindak cegah atas Benturan Kepentingan yang dihadapi. Paragraf 4 Penilaian oleh Atasan dari Atasan Langsung Pasal 17 (1) Dalam hal Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak dapat dikendalikan oleh Pejabat/Pegawai yang bersangkutan, Atasan Langsung Pejabat/Pegawai yang dimaksud melaporkan kepada atasan dari Atasan Langsung dan seterusnya secara berjenjang. (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atasan dari Atasan Langsung melaksanakan penilaian. (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukan adanya Benturan Kepentingan, atasan dari Atasan Langsung menyampaikan kepada Unit Penanganan Benturan Kepentingan. Paragraf 5 Sanksi Pasal 18 Pejabat/Pegawai yang terbukti memiliki Benturan Kepentingan dijatuhi sanksi dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pengendalian Pasal 19 Pengendalian Penanganan Benturan Kepentingan disetiap Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. -10- Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Pasal 20 Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala dalam rangka identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya. Pasal 21 Unit Penanganan Benturan Kepentingan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 22 Pembiayaan penanganan Benturan Kepentingan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 16 Oktober 2023 BUPATI TASIKMALAYA, ttd ADE SUGIANTO Diundangkan di Singaparna pada tanggal 16 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, ttd MOHAMAD ZEN BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 42. jnj bukti aturan ada dengan segala huruf dan pasal diterapkan, namun pada kenyataannya KKN. dan gratifikasi tetap saja ada.demikian andri elyus luntungan pengamat International mengatakan. kepada online melalui HP. kemarin.pertanyaannya untuk segala aturan dibuat jika aslinya KKN Dan Gratifikasi menjamur di Kabupaten tasikmalaya. apakah aturan ini dibuat semacam pagar atau benteng diri saja ataukah bentuk komoplase belaka.?. artinya jika ingin melihat KKN Dan Gratifikasi silahkan lihat sendiri dikab tasikmalaya tempatnya, artinya aturan hanya sebagai hiasan saja kenyataannya gratifikasi rata diseluruh lini didinas terjadi.hal ini diungkapkan oleh warga juga koresponden yang berada ditasikmlaya. apa yang dikatakan mereka itu mendekati kebenaran. hasil pemantauan, disidik terjadi, di perijinan, didepag, juga dibeberapa dinas lainnya.