Andri Luntungan Minta Parleman Indonesia Pikirkan Kesejahtraan Rakyat Miskin Bukan Urusin RUU PIlkada.

Andri Luntungan pengamat International, melihat kondisi Indonesia setelah selesai pemilu dan pemilihan Presiden di Indonesia,yang mana para anggota parlemannya yang saat ini duduk dan sudah dilantik,sepertinya belum bisa dianalisa apakah para anggota parleman yang duduk di DPR-RI,itu akan dapat bekerja atau nantinya hanya sebatas mencari uang buat kantongnya sendiri,seperti umpamanya ketika mereka mengesahkan APBN,disana seperti terjadi kongkalingkong,atau dalam rapatnya nanti disana ada komisi bidang anggaran yang meminta jatah dari APBN,?'. atau bisa juga minta anggaran untuk merumuskan mengenai RUU pilkada,dan banyak lagi yang mereka buat-buat hanya nantinya ujung-ujungnya minta anggaran." Seperti terlihat belumlah mereka mengabdi dengan baik,tetapi sudah membuat wacana membuat RUU mengenai pilkada,yang katanya akan dibahas di DPR-RI,dengan tujuan bahwa pemilihan kepala daerah akan dikembalikan ke parleman daerah, Padahal saat ini pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah berjalan dipilih langsung oleh rakyat, dengan apa dan bagaimana pikiran para anggota parleman dia berpikir,artinya buat dulu makmur rakyat baru dia berpikir yang lain,seperti membuat aturan peningkatan masyarakat miskin, untuk bisa berubah menajadi hidup layak,buat aturan mengenai aturan bagi pengusaha untuk bisa menampung tenaga kerja, dan buat aturan peningkatan bagi rakyat miskin agar selalu menjadi perhatian,bagi sesama, ditambah juga semua yang menyangkut merugikan rakyat seharusnya oleh parleman bisa diatur ulang dalam proposal masa depan buat Indonesia."Maksud saya ngapain dia mendahulukan mengatur mengenai pilkada.? semua tahubahwa RUU Pilkada bukan keinginan warga Indonesia,tetapi hanya kelompok parleman saja yang menginginkan hal itu,cetus Andri Luntungan,saat dimintai pendapatnya mengenai Akuntabilitas parleman yang ngawur itu. Dia juga mengatakan seharusnya parleman tidak perlu terburu-buru membuat RUU Pilkada,tetapi dia sebagai anggota parleman buktikan dulu segala janjinya diwaktu pemilu,seperti katanya,"akan mensejahtrakan rakayat, membela kaum miskin, mengurangi pengangguran, memajukan Negara Indoesia dimata dunia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkat mobilitas umum, dan katanya akan meningkatkan taraf hidup bagi orang miskin menjadi lebih sejahtra. dan dia juga mungkin pernah mengatakan akan meningkatkan pendidikan,atau jumlah yang terdidik akan lebih besar dalam kata lain orang buta huruf akan tidak ada lagi.?. Ini yang harus mereka lakukan sebagai anggota parleman.seat ini saya melihat para anggota parleman belum mewacanakan semua itu.justru mereka lebih sibuk dengan persoalan yang tidak terlalu penting,seperti RUU pilkada.Cetus Andri.Sementara ditempat yang lain Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa apabila pilkada langsung dihapuskan seperti dalam pembahasan RUU Pilkada, maka gelagatnya akan bergulir kepada proses penghapusan lembaga yang dibentuk pascareformasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Itu sebabnya PDI-P mengapresiasi pernyataan Presiden SBY yang akhirnya mengaku bahwa dirinya mendukung pilkada langsung. "Kita apresiasi omongan presiden. Bicara soal RUU Pilkada, di mana mayoritas fraksi ingin merampas hak rakyat, ini mencederai proses reformasi," tegas Tjahjo di Jakarta, Rabu (17/9). Tjahjo lalu menjelaskan bahwa berbicara pilkada langsung, maka sama saja berbicara juga tentang pembentukan lembaga seperti KPK dan MK. Karena pembentukan semuanya itu merupakan bagian dari proses reformasi. Keputusan tentang semua hal itu dicakup di dalam TAP MPR, yang mana lembaganya dipimpin Amien Rais pada saat itu. Sehingga, kata dia, kalau Koalisi Merah Putih mendorong pembubaran pilkada langsung dengan alasan bagian dari liberalisme, maka sama saja menuding KPK dan MK juga bagian dari proses liberalisme itu. "Padahal kan itu tak benar. Lagipula toh presiden SBY itu bisa menjadi presiden, kan karena pilihan rakyat langsung. Karena di rezim Ibu Megawati, itu diakui sebagai hak politik rakyat," ujar Tjahjo. Intinya, Tjahjo menyatakan bahwa semua pihak harus melihat ke belakang untuk memahami alasan pemilihan langsung dianggap sebagai metode pilkada, bersama dengan pembentukan KPK dan MK. "Ini harus dicermati. Lalu tanyakan kenapa mendadak hak rakyat memilih kepala daerah mau dicabut? Bagaimana KPK dan MK? Ini bukan mau menuduh. Tapi gelagatnya kan bisa dibaca," ujar Tjahjo.