Serba Serbi Korupsi Yang Melanda DI PUPR Disetiap Kabuptaen yang tersebar di Negra Indonesia.

Lintas Korupsi Di PUPR- Andri Elyus luntungan mengatakan mengapa korupsi di tubuh PUPR terus berjalan dan tidak pernah ada efek jerah.? Rasio saya mengatakan oleh sebab ada peluang pembiaran yang terjadi, atau kurang sigapnya prangkat hukum yang ada didaerah setempat mencium dugaan adanya korupsi ditempat mereka bertugas Akhirnya korupsi bisa terjadi dan dilakukan oleh mereka. Meskipun tidak sedikit yang ditangkap atau lembaga suwadaya mengeritisnya demikian andri elyus luntungan pengamat international mengatakan pada online. sebagai bukti Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar aksi demo di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Senin (29/01/2024).

Massa menuntut agar gedung baru PUPR Kabupaten Blitar tersebut dikosongkan. Lantaran ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan gedung baru Dinas PUPR yang menggunakan dana PAK Tahun Anggaran 2020 itu.

Koordinator aksi Jaka Prasetya mengatakan, perkara tersebut sebenarnya sudah diketahui sejak 2021 kemarin, saat GPI melakukan aksi di depan Kantor PUPR Kabupaten Blitar. Namun tidak ada respons dari Polres Blitar.Ini kejadian Diblitar. cetusnya lain lagi dengan Sulewsi Barat-Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi berjamaah pada proyek pemeliharaan berkala atau rehabilitasi jalan khusus kabupaten, ruas Camba – Deteng-deteng.Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene ini sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik-Jalan) tahun 2022 senilai Rp2,8 miliar atau tepatnya Rp2.873.442.757,00. sementara diKabupaten Tasikmalaya. Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Antikorupsi Tatar Sunda (LSM Brantas) menduga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya telah ditangkap melakukan praktik korupsi tahun anggaran 2016-2017. Namun Efek Jerah para pelaku korupsi tidak pernah berhenti sampai disitu, seperti belum lama ini Seorang pejabat setingkat kepala bidang dinas di PUPR-Pemerintahan Kota (Pemkot) Tasikmalaya yang berinisial MD, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke Lapas Kelas II B Tasikmalaya pada Selasa (24/10/2023) begitu juga dimentawai-Polda Sumatera Barat mengungkap kasus dugaan korupsi pembangunan jalan dan jembatan di Dinas PUPR Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2020. Kasus yang melibatkan mantan kepala dan dua pegawai dinas ini merugikan negara Rp 4,9 miliar. Ditempat yang lain  Polda NTB mengaku tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Dompu tahun 2021 dan 2022. Bahkan ada tiga proyek fisik yang saat ini sedang dilakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) oleh Ditreskrimsus. “Iya benar memang ada laporan yang diterima terkait tiga proyek tersebut dan saat ini kami masih sebatas Pulbaket terlebih dahulu,” ungkap Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto, S.IK., M.Si kepada Suara NTB, Jumat, 2 September 2022. Lain-lagi dengan kejadian di kupang-Joni Nomseo mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kupang, diperiksa jaksa terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan jalan desa Buraen - Erbaun, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang senilai Rp9, 3 miliar Tahun 2022 lalu. Begitu juga kejadian di maluku-Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, TW ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pembangunan Jalan Rombatu-Manusa, Kecamatan Inamosol tahun anggaran 2018.

"Tersangka langsung dilakukan penahanan oleh jaksa," kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba di Ambon, Selasa. Ditempat yang lain disumsel Puluhan massa yang tergabung dalam Pengurus Besar Front Anak Bangsa Menggugat (PB FRABAM) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejati Sumsel, meminta Kejati Sumsel mengusut tuntas dugaan volume pekerjaan pada 29 paket pekerjaan belanja modal pada Dinas PUPR Kabupaten Lahat Sumsel, aksi unjuk rasa dilakukan di Kantor Kejati Sumsel, Jumat (02/02/24).

Koordinator aksi Jeki Andesva didampingi oleh koordinator lapangan Reza Pahlevi dan Ideal P mengatakan,”iya, hari ini Kami dari Pengurus Besar Front Anak Bangsa Menggugat mendatangi Kejati Sumsel, meminta Kejati Sumsel mengusut tuntas dugaan kekurangan volume pada 29 paket Pekerjaan Belanja dan Modal di Dinas PUPR Kabupaten Lahat diduga adanya indikasi KKN,”ujarnya

Berdasarkan informasi masyarakat dan Tim Lapangan kami, yang datanya kami peroleh diduga adanya dugaan indikasi KKN serta penyalahgunaan wewenang jabatan dengan modus operasi mengurangi volume pekerjaan di dinas pekerjaan umum dan penata ruangan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2022 sumber dana APBD. sementara dilamongan PUPRnya sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tengah mengusut kasus dugaan korupsi baru, terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Hal ini setelah KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di wilayah Lamongan.

"Kasus baru, pembangunan gedung di pemerintah daerah di sana. Pemerintah Kabupaten berarti ya," kata Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/9). lain lagi dengan dijaya Pura-Jubi – Penyidik Kejaksaan Negeri Jayapura menahan Mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Keerom, Yunus RO Gedy di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jayapura di Kota Jayapura, Selasa (11/4/2023). Penahanan Gedy itu terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek jalan Tepanma – Towe Hitam senilai Rp40 miliar. Ungkap andri tetapi mengapa pelaku korupsi belum juga berhenti.! Justru terus menerus berlaku bagi mereka yang suka melakukannya. Pesan saya sebagai pengamat perlunya setiap hari ada penangkapan oleh KPK diseluruh PUPR yang melakukan tindak pindana Korupsi dan gratifikasi demikian andri mengahiri perkataannya. (AL).